Jenderal Hoegeng

Jenderal Hoegeng, Jenderal Polisi Yang Dibuang Dari Indonesia

hancau.net – Lelucon terkenal Gus Dur terkait 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hoegeng. Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso, memiliki konteks sejarah penting dalam dinamika sejarah kepolisian republik Indonesia.

Kisah kejujuran dan integritas Hoegeng yang melegenda bermula ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara.

Ketika itu Jenderal Hoegeng menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 – 1971. Reputasi Jenderal Hoegeng sebagai polisi yang jujur dan berintegritas tidak tergoyahkan. Walaupun harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup.

Kejujuran itu pulalah yang mengharuskan ia pensiun dini pada usia 49 tahun.

SEJARAH AWAL

Hoegeng Iman Santoso, lahir di Pekalongan Jawa Tengah, 14 Oktober 1921. Setelah tamat dari MULO atau setingkat SMP, dia pun hijrah ke Jogja untuk melanjutkan pendidikan di AMS / SMA jurusan sastra barat. Setelahnya Hoegeng kemudian melanjutkan sekolah ke RHS (Rachts Hoge School) yang merupakan kampus hukum pertama di Indonesia.

Setamatnya dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian angkatan pertama tahun 1952, Hoegeng langsung ditempatkan di Polda Jawa Timur sebagai Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara atau kini dikenal sebagai Intelpam Polri.

Pada tahun 1956 Hoegeng diangkat menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminal Sumatera Utara. Penugasan Hoegeng di wilayah yang dikuasai korupsi, penyelundupan, dan perjudian inilah titik awal kisah kejujuran dan integritas Hoegeng yang melegenda dimulai.

KASUS PERTAMA

Di hari pertama dirinya menginjakkan kaki di Medan, Hoegeng langsung menolak gratifikasi mobil dan rumah mewah, lengkap dengan berbagai perabotannya yang disuguhkan para mafia untuk menyambutnya. Hoegeng pun memilih tinggal di hotel dan tidak sudi menerima tindakan suap ini.

Pada tahun 1960, Hoegeng ditarik ke Jakarta dan dipercaya mengemban berbagai tugas negara, salah satunya sebagai kepala jawatan imigrasi. Selama menjabat sebagai kepala imigrasi, Hoegeng murni hanya menerima gaji dari kepolisian. Untuk menambah penghasilan, sang istri Meriyati berinisiatif membuka toko bunga di garasi rumah.

Namun, sehari sebelum pengangkatan sebagai kepala imigrasi, Hoegeng menutup usaha toko bunga milik istrinya. Dikhawatirkan sejumlah koleganya di imigrasi akan memborong bunga untuk mendapatkan fasilitas tertentu.

Beberapa bulan sebelum pecah peristiwa G30S tahun 1965, Hoegeng diusulkan menjadi menteri iuran negara atau saat ini dikenal sebagai menteri keuangan negara oleh Sultan Hamengkubuwono IX.

Pada tahun 1966, Hoegeng akhirnya kembali ke kepolisian. Dirinya diangkat sebagai Deputi Operasi di bawah komando Jenderal Soetjipto Joedodihardjo.

PEMBAHARUAN TUBUH KAPOLRI

Kemudian, pada tahun 1968 Hoegeng diangkat menjadi Panglima Angkatan Kepolisian / Kapolri oleh Presiden Suharto.

Tak lama berselang setelah diangkat menjadi Kapolri, Hoegeng melakukan beberapa pembaharuan di tubuh Polri. Istilah Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) diubah menjadi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Kepres 50 tahun 1969.

Selain itu, istilah menteri atau panglima angkatan kepolisian republik Indonesia turut diubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI).

Melalui perubahan ini, POLRI sepenuhnya berdiri sendiri dan bisa menjalankan fungsinya sebagai pengayom dan pelayan masyarakat tanpa intervensi dari angkatan bersenjata.

Kebijakan lain dari pemimpinan Hoegeng di Polri yang hingga kini terus diterapkan adalah penggunaan helm bagi pengguna sepeda motor. Berbekal kebiasaannya turun ke lapangan dan melihat tingginya angka kematian akibat kecelakaan sepeda motor, Hoegeng terilhami untuk mencetuskan kebijakan ini.

Kebijakan ini pun sempat menuai kontroversi, sebagian masyarakat sempat menuding Hoegeng hendak mengintervensi hak dan wewenang DPR.

THE SINGING JENDERAL

Ada hal menarik selain Hoegeng sebagai kapolri saat itu. Dirinya pernah mendapat julukan “The Singing Jenderal”. Hoegeng aktif bermain musik bersama The Hawaiian Seniors. Menyanyi sembari menggunakan seragam polisi lengkap, Jenderal Hoegeng berhasil menghapus kesan sangar yang biasa melekat pada aparat kepolisian.

Selama menjabat Kapolri, integritas sosok Hoegeng terus diuji melalui beberapa kasus yang ia tangani. Sosoknya yang tidak mempan disogok, seolah menjadi anti tesis dari rezim kepemimpinan presiden Suharto saat itu.

PENYELUNDUPAN MOBIL

Salah satu kasus yang ditangani Hoegeng saat itu ialah penyelundupan mobil mewah oleh Robby Tjahjadi. Hoegeng menemukan kejanggalan ketika timnya menggerebek aksi penyelundupan mobil mewah di pelabuhan Tanjung Priok. Robby dan kaka sulungnya Sigit Wahyudi di gelandang polisi bersama 8 mercedes selundupan.

Namun, hanya beberapa jam di sel. Atas intervensi dari orang-orang kuat keduanya langsung bisa menghirup udara bebas. Meski Robby bebas, Hoegeng tetap meminta izin Presiden Suharto untuk menyelidiki Robby Tjahjadi.

Setelah mengantongi izin dari Suharto, Hoegeng langsung membentuk tim dan melakukan investigasi. Namun, ketika hendak melaporkan hasil penyelidikannya kepada Suharto, Hoegeng menyaksikan Robby baru saja keluar dari rumah Suharto. Merasa dibohongi, Hoegeng batal menyampaikan hasil temuan yang diperoleh tim kepolisian.

Dari hasil investigasi yang dilakukan, tim kepolisian berhasil membongkar jaringan yang lebih besar dibalik aksi penyelundupan yang dilakukan oleh Robby.

Jaringan tersebut melibatkan sejumlah nama pejabat, seperti Kepala Badan Intelejen Sutopo Juwono dan Kepala Dinas Penyelundupan Bea Cukai Tanjung Priok, Abu Kiswo.

Meski divonis 10 tahun penjara, Robby Tjahjadi hanya menjalani masa hukumannya selama 2,5 tahun. Setelah keluar dari penjara, Robby kembali berbisnis dalam sektor tekstil, dan bermitra dengan keluarga Cendana.

SUM KUNING

Kasus besar lainnya yang ditangani Hoegeng semasa menjabat Kapolri, ialah kasus “Sum KuNing”.

Kasus ini bermula dari pemerkosaan seorang perempuan bernama Sumariyem, yang diduga dilakukan oleh segerombolan pemuda di Jogjakarta. Alih-alih mendapat keadilan, Sum justru mengalami kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian Jogjakarta.

Pengakuan Sum terkait ketidakadilan yang dialaminya, kemudian dimuat di sebuah surat kabar lokal membawa perempuan desa ini kepada petaka yang lebih besar. Sum dijerat oleh kepolisian Jogjakarta atas tuduhan memberi keterangan palsu.

Kasus ini menjadi kian membesar, lantaran insiden pemerkosaan yang dialami Sumariyem diduga melibatkan sejumlah anak pejabat tinggi di Jogjakarta. Mencium ada hal yang tidak beres, Jenderal Hoegeng langsung menyatakan sikap tak gentar menghadapi keterlibatan anak petinggi yang diduga memperkosa Sumariyem.

Pada akhir januari 1971, Polisi Hoegeng melaporkan kasus Sum KuNing ke Presiden Suharto. Namun, Suharto justru menginstruksikan agar perkara Sum KuNing ditangani oleh Kopkamtib. Hal yang di mata publik terdengaraneh, mengingat tupoksi kopkamtib adalah menangani masalah-masalah politik luar biasa.

Setelah keluarnya instruksi presiden perihal penanganan kasus Sum KuNing, Hoegeng, sebagaimana dituturkan dalam salah satu buku biografinya menyadari bahwa sebuah kekuatan besar berhasil menutup kasus Sum KuNing. Hoegeng Pesimis kasus tersebut bisa disingkap pada masa jabatannya.

Dugaan Hoegeng di kemudian hari terbukti benar. Pada bulan Oktober 1971, Hoegeng dipensiunkan dini oleh presiden. Dengan alasan peremajaan, meski penggantinya Inspektur Mohammad Hasan yang umurnya justru lebih tua darinya.

HOEGENG PENSIUN

Melalui menteri pertahanan dan keamanan, Hoegeng diberikan surat pemberitahuan sekaligus penunjukkannya sebagai duta besar kerajaan Belgia. Hal yang terdengar ganjil, karena masa bakti Hoegeng saat itu belum habis.

Meski kala itu Suharto terkenal secara halus membuang petinggi yang menentang rezimnya, dengan menugaskannya sebagai duta besar, Hoegeng tetap bersikeras mencari jawaban pemberhentiannya langsung kepada presiden Suharto di kediamannya jalan Cendana 8 Menteng.

Saat bertemu dengan Suharto, penguasa orde baru itu tetap menawarkan jabatan duta besar kepada Hoegeng. Dengan alasan, tak ada lagi tempat baginya di Indonesia. Mendengar keputusan ini, Jenderal Hoegeng dengan lapang dada memilih keluar dari institusi Polri.

“Geng, kalo kamu jujur, kita masih bisa makan nasi sama garam,” ujar Ibu Hoegeng. (fix)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *