X

PPKM Darurat Diperpanjang, Manjurkah?

Sejumlah pasien menjalani perawatan di tenda barak yang dijadikan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (4/7/2021).(ANTARA FOTO)

hancau – Meskipun belum resmi diputuskan apakah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat diperpanjang, melihat apa yang kita dapati setiap hari, perpanjangan akan jadi pilihan.

Sejak diberlakukan 3 Juli 2021, PPKM Darurat belum melandaikan kurva penularan. Sebaliknya, rekor kasus positif terus-terusan pecah dari hari ke hari.

Hingga Senin (12/7/2021) pukul 12.00, penambahan kasus harian secara nasional mencapai 40.427 kasus positif. Rekor baru lagi untuk penambahan kasus harian.

Saat PPKM Darurat dinyatakan, Sabtu (3/7/2021), penambahan kasus harian secara nasional 27.913 kasus positif.

Bukannya melandai atau turun, kurva justru naik bahkan melonjak hampir dua kali lipat sejak PPKM Darurat diberlakukan.

Karena itu, seminggu ke depan adalah saat yang menentukan untuk melihat apakah PPKM Darurat sudah efektif menjadi jalan melandaikan dan menurunkan penambahan kasus harian.

Kita mencatat, target PPKM Darurat yang dinyatakan pemerintah adalah menurunkan penambahan kasus harian hingga di bawah 10.000. Seperempat dari kasus harian saat ini. Mari menarik nafas dalam pelan-pelan.

Melihat adanya kemungkinan lonjakan kasus yang kita dapati sepuluh hari terakhir adalah efek sebelum PPKM Darurat karena sifat penularan virusnya, efek PPKM Darurat mungkin baru akan terasa hari-hari ini. Mungkin. Atau lebih tepatnya, kita berharap demikian.

Karena itu, seminggu ke depan adalah saat yang menentukan untuk melihat apakah PPKM Darurat efektif atau tidak dihentikan atau dilanjutkan.

Jika melihat tren sepuluh hari ini, perpanjangan PPKM Darurat dengan sejumlah perbaikan setelah berakhir pada 20 Juli 2021 akan jadi pilihan pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga enam minggu ke depan. Hal itu tertera dalam bahan paparan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (12/7/2021).

Meskipun akan berimplikasi pada perekonomian, skenario perpanjangan selama 4-6 minggu dilakukan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan turun signifikan karena keputusan ini.

Petugas medis melakukan tes usap antigen kepada calon penumpang KRL (Kereta Rel Listrik) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/6/2021). PT KAI Commuter melakukan tes acak kepada penumpang KRL dari tanggal 21-27 Juni 2021 guna mencegah penyebaran wabah Covid-19.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

DKI Jakarta sebagai penyumbang kasus positif terbesar berjuang untuk penurunan mobilitas warga yang berpotensi menyebarkan dan menularkan virus ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengemukakan, meskipun kasus terkonfirmasi di Jakarta naik 14.619, penerapan PPKM Darurat efektif menekan mobilitas hingga 61,76 persen.

Pemberlakuan surat tanda registrasi pekerja (STRP) mulai Senin (12/7/2021), juga di KRL, MRT, dan Transjakarta berkontribusi efektif menurunkan mobilitas warga.

Perluasan STRP ke pengemudi ojek online dan taksi online semoga juga ikut berkontribusi.

Buat kamu yang memerlukan surat ini untuk mobilitas yang mendesak, mudah cara daftar dan mendapatkannya. Klik link ini ya untuk mengukuti panduannya.

Sekali lagi untuk mobilitas yang mendesak dan dalam aturan ditujukan untuk sektor-sektor esensial. Jika tidak, lebih baik tetap di rumah untuk menjalankan beragam aktivitas yang dimungkinkan seperti bekerja, belajar maupun beribadah.

Kita tahu, sepuluh hari PPKM Darurat membuat rumah sakit dan tenaga medis masih kewalahan karena lonjakan kasus yang membutuhkan penangangan meskipun banyak yang isolasi mandiri atau isoman.

Data Kementrian Kesehatan per Senin (12/7/2021), sepuluh provinsi masih sangat tinggi tingkat keterisian tempat tidurnya (bed occupancy rate/BOR).

Sejumlah pasien menjalani perawatan di tenda barak yang dijadikan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (4/7/2021).(ANTARA FOTO)

Lima provinsi pertama adalah DI Yogyakarta (93 persen), Banten (91 persen), Jawa Barat (87 persen), DKI Jakarta (87 persen), dan Lampung (85 persen).

Disusul lima provinsi berikutnya adalah Jawa Tengah (83 persen), Jawa Timur (83 persen), Kalimantan Timur (83 persen) Papua Barat (78 persen), dan Sumatera Selatan (78 persen).

Related Post

Meskipun kapasitas rumah sakit terus ditambah, penurunan BOR tidak terjadi signifikan karena jumlah kasus positif terus melonjak.

Di beberapa daerah yang semula rendah BOR-nya, kini meningkat dan ada dalam situasi yang mencemaskan karena penambahan kasus.

Pemerintah memetakan kebutuhan teknis untuk mengantisipasi situasi ini. Untuk perawat, dibutuhkan 16.000-20.000 tenaga. Untuk dokter, dibutuhkan 3.000 tenaga seiring dengan lonjakan kasus.

Guna menjawab kebutuhan ini, perawat yang sedang belajar di tingkat akhir dan 3.900 dokter yang akan selesai magang tahun ini disiapkan untuk langsung praktik karena kemendesakan.

Ini adalah kebijakan temporer dan darurat sifatnya karena kasus ada di depan mata dan membutuhkan penanganan segera, tidak bisa ditunda-tunda.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tengah mengadakan rapat koordinasi secara daring membahas terkait percepatan pembangunan infrastruktur pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat, di Jakarta, Selasa (16/2/2021).(Dokumentasi Humas Kemenko Marves)

Sampai kapan kedaruratan ini dilakukan, temuan dan data seminggu ke depan akan sangat menentukan. Pemerintah menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tengah berjuang mengendalikan.

Di tengah rekor harian yang terus dicatatkan, orang kepercayaan Presiden Joko Widodo di segala cuaca ini mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia bisa dikendalikan untuk menampik berbagai penilaian sebaliknya.

Luhut mengakui, selama menangani pandemi termasuk PPKM Darurat, pemerintah menghadapi banyak masalah dan kendala.

Masalah dan kendala itu menjadi konsumsi harian kita lewat berbagai media dan secara instan lewat sosial media.

Namun, menurut Luhut, pemerintah berusaha memperbaiki semua masalah dan kendala. Tidak mudah, tidak lekas, tidak segera tuntas.

Sepuluh hari PPKM Darurat dengan data yang mencengangkan setiap hari adalah buktinya.

Dalam situasi seperti ini, bagaimana kita perlu menyikapi? Usaha sepertinya sudah optimal, segala upaya baik yang bisa diambil dilakukan, kenapa hasil tidak kunjung menggembirakan?

Kecewa pasti ada. Reaksi wajar sebagai manusia. Bagaimana lantas membuat respons yang tepat atasnya?

Sesuai namanya, PPKM Darurat bersifat sementara. Setelah semua bisa tertangani dengan lebih baik, kedaruratan tidak lagi diperlukan. Tetapi kapan?

Jika hari-hari ini hasil tampak seperti belum menggembirakan, jangan putus asa. Disiplin dan kegigihan menerapkan disiplin protokol kesehatan itu perlu ditingkatkan lagi bersama-sama.

Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ini upaya paling murah, paling ampuh, dan berdaya tahan yang bisa kita lakukan sendiri di situasi pandemi.

Tidak perlu menunjuk ke mana-mana. Mulai dari kita. Tidak perlu iri dan meratap untuk mendapat iba kalau mendapati orang sembarangan dan tampak tidak peduli dengan kesehatan bersama.

Jika punya energi, ingatkan mereka. Jangan kecewa jika diabaikan atau tampak sia-sia.

Apakah dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir tidak akan terpapar virus? Tidak juga. Banyak hal terjadi juga di luar kendali kita.