Ratusan guru di Kabupaten Mahakam Ulu melakukan aksi mogok massal sebagai bentuk protes atas kebijakan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dinilai tidak adil. Aksi ini melumpuhkan kegiatan belajar mengajar di hampir seluruh sekolah di Mahakam Ulu.
Tuntutan Keadilan dalam Kenaikan TPP
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Mahakam Ulu, Margaretha Ulan, menjelaskan bahwa aksi mogok ini dipicu oleh draft kenaikan TPP yang tidak mengakomodasi hak-hak guru, terutama Pegawai Tidak Tetap (PTT).
“Dari draft tersebut terlihat ketidakadilan kepada para guru. Kenaikan TPP memang ada, tapi bagi guru tidak ada kenaikan sama sekali. Saat kami mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP), kami kaget mengetahui bahwa draft tersebut sudah diusulkan sebagai anggaran tahun 2025,” ujar Margaretha, Selasa (11/2/2025).
Ia menambahkan bahwa para guru telah menyampaikan aspirasi mereka sejak Maret 2024, namun tidak ada tanggapan yang memuaskan dari pemerintah daerah. Kondisi ini memaksa mereka untuk mogok mengajar sebagai upaya memperjuangkan hak yang dianggap tidak adil.
“Kami hanya ingin keadilan. Jika semua ASN mendapatkan kenaikan, jangan lupakan guru. Kami juga berjuang untuk masa depan anak-anak bangsa,” tegas Margaretha.
Baca juga: Banjir Kalsel dan Fakta Memilukan Banua
Proses Belajar Mengajar Terhenti
Aksi mogok ini berdampak langsung pada proses belajar mengajar di Mahakam Ulu. Florentina, Kepala SDN 001 Ujoh Bilang, mengungkapkan bahwa sekolah terpaksa ditutup dan kegiatan pendidikan siswa terhenti.
“Sekolah ditutup ini berdampak pada siswa. Kami sudah cukup bersabar, tapi kesenjangan dengan ASN lainnya sangat terasa. Kami sudah melaksanakan rapat dengan dewan, namun hingga kini belum ada kejelasan,” kata Florentina.
Belum Ada Tanggapan dari Pemda
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Daerah Mahakam Ulu terkait tuntutan para guru. Aksi mogok ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk segera memberikan solusi yang adil bagi para pendidik.
Para guru berharap perjuangan mereka tidak sia-sia dan pemerintah daerah segera merespons dengan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan tenaga pengajar.
